kinerja pendidik dalam pembelajaran

Kinerja yaitu cara,prilaku seseorang dalam menjalankan setiap tugasnya dengan baik.sesuai fungsinya. Seorang pendidik untuk di katakan profesional itu harus melaksanakan beberapa tugasnya selaku pendidik di antaranya :
• Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran
• Menyusun rencana pembelajaran
• Melaksanakan pembelajaran
• Menilai prestasi belajar peserta didik.
• Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik.
• Kompetensi Wawasan Kependidikan
• Memahami landasan kependidikan
• Memahami kebijakan pendidikan
• Memahami tingkat perkembangan siswa
• Memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai materi pembelajarannya
• Menerapkan kerja sama dalam pekerjaan
• Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam pendidikan

dari beberapa aspek ini lah yang akan menuntun kita menjadi bisa dalam setiap kita memberikan materi di kelas-kelas

pendidikan untuk profesi pendidikan (pre-service dan in-service).

Pendidikan untuk menunjang kinerja guru terdiri dari 2 unsur yaitu
• Pre-service
• In-service

Maksud di antara ke 2 unsur itu ialah
 Pre-service ialah program pendidikan yang di lakukan pada pendidikan sekolah sebelum peserta didik mendapatkan tugas tertentu.lembaga yang berwenang adalah pendidikan tinggi. Disini Universitas yang mengambil peran penting untuk bekerjasama dengan para guru untuk membekalai mahasiswa calon guru sebelum terjun langsung di lapangan(peserta didik).
 In-service ialah program yang mengacu pada akademik dan profesional calon guru/sudah menjadi guru.agar lebih matang dalam menyiapakan mental pembelajaran di kelas nanti dan tidak terjadi kesalah dalam memberikan/menyampaikan materi ke peserta didik

uu dan pp terkait profesi pendidikan

Undang-undang terkait tentang profesi pendidikan tertuang didalam nomor 20 tahun 2003 sudah di jelaskan yaitu “tujuan dari pendidikan nasional ialah untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,ber akhlak mulia,sehat,berilmu,kreatif dll”.
Peraturan Pemerintah terkait profesi pendidikan tertuang di dalam nomor 19 tahun 2005 yaitu “kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI”.
UU ini bertujuan untuk menciptakan manusia yang berdedikasi tinggi terhadap kemajuan bangsa ini dalam pendidikan. di dalam PP ini juga mengikat tentang adanya pemahaman di antara kurikulum yang berlaku di Indonesia

Jenis profesi dan spesifikasi kompetensi dalam dunia pendidikan

ada beberapa jenis profesi yang dapat membantu dalam proses pendidikan di Indonesia di antaranya PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN dmn PENDIDIK di bagi di dalam kelompok:
guru,ustad,dosen.sedangkan TENAGA PENDIDIK di bagi di dalam kelompok:kepala sekolah,laboran,pegawai dll. kompetensi yang harus di kuasai untuk spesifikasi ialah sperangkat pengetahuan,keterampilan dan prilaku.semua ini harus di kuasai sepenuhnya oleh guru/dosen ketika akan mengajar

2011, Pendidikan Lalin Masuk Kurikulum Sekolah di Bali

DENPASAR, Kepolisian Daerah Bali tengah melakukan pendekatan dan menyusun bersama Dinas Pendidikan Bali materi pendidikan lalu lintas ke dalam kurikulum sekolah menengah atas. Hal tersebut dilakukan guna menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengendara. "Sebagian besar kasus kecelakaan lalu lintas dialami pengendara kendaraan bermotor dari kalangan remaja. Dan sebagian besar kasus kecelakaan pada remaja terjadi karena mereka belum paham dengan aturan lalu lintas yang benar," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Bali Komisaris Besar Bambang Sugeng di Denpasar, Kamis (18/2/2010). Berdasarkan data Polda Bali, angka total kecelakaan lalu lintas di Bali pada 2009 mencapai 1.704 kasus, naik 22,62 persen dibanding tahun 2008 yakni 1.469 kasus. Pendidikan lalu lintas, kata Bambang, sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar tentang tata cara berlalu lintas yang baik. "Di sekolah, kita tidak pernah dapat pendidikan lalu lintas. Padahal ini masalah yang kelihatan sepele, tapi penting. Karena rendahnya pemahaman berlalu lintas tidak hanya membahayakan dirinya, tetapi juga membahayakan keselamatan orang lain," kata Bambang. Polda Bali mengharapkan pendidikan lalu lintas di sekolah dapat diterapkan segera pada tahun 2011. "Kami sedang menggelar rapat-rapat dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk menawarkan ide ini. Kalau sudah ada titik temu, dua lembaga ini akan menandatangani memorandum of understanding," jelas Bambang. Untuk tahap awal, kata dia, penerapan pendidikan lalu lintas akan diterapkan pada siswa sekolah menengah atas (SMA). Bambang mengharapkan pendidikan lalu lintas dapat diselipkan dalam kurikulum mata pelajaran Olahraga dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). "Pelajaran PPKN untuk materi berlalu lintas, pelajaran olahraga untuk pelajaran penanganan pertama pada kecelakaan lalu lintas. Jadi tidak akan membebani siswa karena tidak akan ada mata pelajaran baru. Hanya diselipkan dalam mata pelajaran yang sudah ada," ujar Bambang. Untuk implementasi pendidikan lalu lintas tersebut, Bambang menyatakan pihaknya siap menyediakan sumber daya manusia. Sementara pemerintah daerah diharapkan membantu pendanaan. "Program ini sudah terbukti berhasil di Riau. Kenapa tidak kalau diterapkan di Bali," ujar pria yang sebelumnya bertugas di Riau itu. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Putu Suasta menyambut positif rencana Polda Bali tersebut. "Kalau memang mau memasukkan pendidikan lalu lintas ke sekolah, ide yang bagus. Kami mendukung," ujar Suasta. Menurutnya, ide tersebut baik asalkan tidak menjadikan pendidikan lalu lintas dalam kurikulum pendidikan yang berdiri sendiri. Pasalnya, bila kurikulum pendidikan lalu lintas dibangun dengan mata pelajaran yang berdiri sendiri, hanya akan membebani siswa. "Kalau hanya diselipkan dalam kurikulum yang sudah ada, tidak masalah. Karena tidak akan membebani siswa," tegas Suasta. Namun Suasta justru menyarankan agar pendidikan lalu lintas tidak hanya dimasukkan dalam kurikulum siswa SMA. Tetapi dimasukkan dalam kurikulum di semua tingkat sekolah, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP). "Anak-anak yang belum cukup umur untuk mengendarai motor, juga perlu diberi pendidikan untuk menyadarkan mereka tentang kenapa mereka belum boleh mengendarai motor," tambahnya.

Pendidikan Karakter Dikembangkan Melalui Tindakan

 

Jakarta --- Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal menjelaskan bahwa permasalahan yang hadir di masyarakat seperti korupsi, kekerasan, tindak anarkis dan lainnya, menjadi latar belakang mengapa pendidikan karakter perlu dilaksanakan.

Pada dasarnya,  pendidikan karakter selaras dengan tujuan nasional pendidikan yang tercantum pada Pasal 3 UU Sistem Pendidikan Nasional. Pasal ini menyebutkan, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

" Dalam pasal ini dapat dilihat bahwa pendidikan karakter sudah mulai diperkenalkan," ujar Fasli, seminar bertajuk "Tadarus Kebangsaan Ramadhan 1431 H. Reorientasi Nasionalisme Kita: Berharap Pada Pendidikan Karakter, Mungkinkah ?"  yang selenggarakan Maarief Institute, pada 18 Agustus lalu.

Fasli menekankan, pendidikan karakter pada implementasinya, tidak akan dimasukkan menjadi kurikulum yang baku, melainkan dikembangkan melalui tindakan dalam proses belajar. Karena itu, dia menghimbau agar setiap lembaga pendidikan membiasakan pendidikan karakter dalam kesehehariannya, sehingga dapat menciptakan budaya sekolah yang berkarakter.

Peserta seminar memang banyak menanyakan arah yang akan digapai dari pendidikan karakter. Acara yang diadakan menjelang buka puasa ini, bertempat di Ruang Aula Besar PP Muhammadiyah Jakarta. Selain Fasli, turut hadir sebagai pembicara pemerhati pendidikan karakter, Ratna Megawangi dan pakar psikologi sosial Yahya Khisbiyah.

Pada akhir paparannya, Fasli menjelaskan bahwa pendidikan karakter telah ada dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan. Nilai-nilai sportivitas dan kreativitas dapat tercermin dalam mata pelajaran olah raga, sedangkan nilai keuletan dan ketelitian dapat diperhatikan pada mata pelajaran matematika. "Mengenai moral tentunya sudah menjadi domain pendidikan agama. Apabila aktualisasi mata pelajaran ini benar, maka sudah berhasillah pendidikan karakter tersebut," ujar  mantan Staf Ahli Menteri Pendidikan Nasional Bidang Sumber Daya Pendidikan ini.

Adapun Ratna Megawangi menyatakan, diperlukan pengetahuan tambahan bagi para pendidik dan tenaga pendidik mengenai teori-teori pendidikan, untuk menjalankan pendidikan karakter. Hal ini menurut Ratna akan menjadikan para pelaku pendidikan memahami proses pendidikan melalui tahapan watak peserta pendidik.

Selebihnya, Ratna pun menegaskan bahwa inti dari pendidikan karakter adalah, mengajarkan bagaimana para peserta didik memahami nuraninya sendiri.

Sedangkan Yayah Khisbiyah mengatakan, pendidikan karakter sangat erat hubungannya dengan perasaan nasionalis masyarakatnya. Pendidikan karakter ini perlu dimaknai sebagai sarana penguatan rasa cinta Tanah Air. Karena itu, Yayah menyarankan agar pendidikan karakter ini disinergikan dengan pendidikan kewarganegaraan.

pendidikan untuk semua

Pendidikan merupakan hak setiap manusia, pendidikan saat ini juga merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang. Dengan adanya pendidikan akan dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang, dengan pendidikan kita akan melihat manfaat yang besar bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat.

Negara yang maju pasti memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang tinggi, dan mereka juga telah menuntaskan wajib belajar 9 tahun, namun miris yang terjadi di Negara kita. Sampai saat ini upaya penuntasan wajib belajar 9 tahun masih terhambat.

Mari kita membuka akses pendidikan untuk semua dengan diawali dari pendidikan PAUD, karena dengan pendidikan Paud kita dapat mengetahui bagaimana watak, karakter, social dan skill anak itu dapat kita sadari dari awal, sehingga kita dapat lebih mudah mengarahakan keaarah yang lebih baik lagi. Oleh karena itu Paud merupakan target utama untuk program PUS.

Kita semua berharap jangan ada lagi masyarakat kita yang buta huruf, semua harus memiliki pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Pendidikan non formal seperti belajar keterampilan juga merupakan target Pus untuk mengembangkan programnya, karena seseorang yang tidak memiliki kecakapan dalam pendidikann keterampilan tidak akan menjamin kesejahteraan dalam kehidupannya.

Semua harus dilakukan dengan ilmu, “ingin akhirot dengan ilmu, ingin dunia dengan ilmu” itu selalu berdampingan. Ilmu tidak dapat dipisahkan dengan keberhasilan seseorang dalam menggapai masa depan yang lebih baik,